Warga Kota Bima Kecewa dengan Penyaluran Bantuan oleh Anggota DPR RI

Beberapa warga Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyampaikan kekecewaan terhadap penyaluran bantuan yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PKB, Mahdalena. Mereka merasa bahwa berbagai program bantuan yang dijanjikan tidak sampai kepada penerima yang sebenarnya membutuhkan.

Program Bantuan yang Disorot

Beberapa program yang menjadi sorotan antara lain Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Modal Usaha, dan Program Indonesia Pintar (PIP). Warga mengeluh bahwa bantuan tersebut justru dinikmati oleh masyarakat yang secara ekonomi lebih mampu, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan tidak mendapat manfaatnya.

M. Ali, warga Kecamatan Mpunda, adalah salah satu yang merasa ditipu. Ia didata sebagai penerima bantuan bedah rumah, namun hingga kini belum ada realisasi apa pun. Ia juga mengungkapkan bahwa setelah menghubungi staf ahli Mahdalena, ia tidak pernah mendapatkan respons. Bahkan, ia merasa dihindari.

“Sampai hari ini bantuannya tidak ada,” ujar Ali. Ia menegaskan bahwa warga yang didatangi untuk verifikasi justru orang-orang yang secara ekonomi mampu. Hal ini membuatnya merasa sakit hati.

Bantuan Modal Usaha Disebut Tebang Pilih

Andini, warga Kecamatan Rasanae Barat, juga menyampaikan kekecewaannya terhadap bantuan modal usaha yang disebut-sebut diberikan oleh Mahdalena. Menurutnya, bantuan tersebut justru diberikan kepada orang-orang mampu dari kelompok tertentu, bukan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan.

Ia juga menyebut bahwa citra Mahdalena sebagai sosok ramah dan peduli di media sosial tidak sesuai dengan realitas lapangan. “Di Facebook memang manis sekali. Tapi kenyataannya diskriminasi, tebang pilih, dan tidak amanah,” kritik Andini.

Dana PIP yang Dijanjikan Tak Pernah Cair

Kasim, warga Kecamatan Asakota, turut mengeluhkan kinerja Mahdalena. Ia diminta menyerahkan data anaknya untuk menerima bantuan PIP. Namun hingga kini, program itu tidak terealisasi.

“Kami juga kena prank. Katanya ada dana PIP, tapi sampai sekarang tidak ada. Hoaks semua,” katanya. Kasim menilai bahwa hal ini menunjukkan ketidaksiapan dan ketidakjelasan dalam mengelola program bantuan.

Gelombang protes ini membuat masyarakat mempertanyakan integritas dan komitmen Mahdalena sebagai wakil rakyat. Banyak warga menilai bahwa tindakan tersebut menunjukkan ketidaksiapan dan ketidakjelasan dalam mengelola program. Mereka menuntut Mahdalena memberikan klarifikasi terbuka dan memastikan proses verifikasi penerima bantuan dilakukan transparan dan tepat sasaran.

“Jangan pilih Anggota DPR yang tidak amanah. Ini pelajaran untuk kita semua,” tegas Kasim.

Dugaan Monopoli Bantuan Negara Saat Banjir Bima

Selain masalah bantuan rutin, terdapat dugaan monopoli bantuan negara saat banjir besar melanda Wera dan Ambalawi pada 2025. Mahdalena menyalurkan 1.500 paket Ramadan untuk korban. Namun, paket tersebut disebut berasal dari anggaran negara, bukan dana pribadi.

Salah satu akademisi, Muhaimin atau Deven, menuding bahwa bantuan tersebut dimonopoli dengan membelanjakannya di toko milik pribadi sehingga menggerakkan kepentingan ekonomi keluarga. Ia menegaskan bahwa bantuan langsung dari anggota DPR RI rawan digunakan sebagai politik bantuan, yang membuat warga merasa terikat secara elektoral.

Deven menyampaikan bahwa praktik semacam ini dapat berdampak langsung pada citra DPR RI sebagai lembaga negara. “Jika tindakan seperti ini dibiarkan, DPR RI akan kehilangan marwahnya sebagai rumah aspirasi rakyat. Demokrasi lokal lumpuh, rakyat tidak lagi berani menuntut hak tanpa imbalan,” ungkap pria yang disapa Deven.

Ia mengingatkan bahwa fokus anggota DPR RI harusnya pada pembangunan jangka panjang, bukan pencitraan lewat bantuan instan. “Bantuan langsung bukan solusi. Yang dibutuhkan rakyat adalah kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan,” tutupnya.

Tanggapan Mahdalena

Hingga berita ini dimuat, Mahdalena belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan warga tersebut.