Anggaran Perbaikan Dampak Banjir di Aceh dan Sumatra Mencapai Rp 51,82 Triliun

Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan rumah serta fasilitas umum akibat banjir yang terjadi di Aceh dan Sumatra. Total dana yang dibutuhkan mencapai Rp 51,82 triliun. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, pada Minggu (7/12/2025).

Suharyanto menjelaskan bahwa total anggaran yang diperlukan untuk pemulihan di tiga provinsi tersebut mencapai angka yang sangat besar. “Kami melaporkan ini secara nasional kepada Bapak Presiden, dari Kementerian PU total di tiga provinsi, estimasi yang diperlukan dana adalah 51,82 triliun bapak,” ujarnya.

Anggaran Spesifik untuk Aceh

Khusus di Aceh, anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan rumah hingga lahan persawahan yang rusak akibat banjir mencapai Rp 25,41 triliun. Data dari BNPB menunjukkan bahwa saat ini ada sebanyak 37.546 rumah yang rusak, baik dalam kategori sedang hingga berat, karena tersapu banjir.

“Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU, tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan kembali pada kondisi semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun,” kata Suharyanto.

Anggaran untuk Sumatra Utara dan Sumatra Barat

Selain Aceh, dana juga diperlukan untuk perbaikan kerusakan akibat banjir di Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Untuk Sumatra Utara, kebutuhan anggaran mencapai Rp 12,88 triliun. Sementara itu, rehabilitasi di Sumatra Barat membutuhkan anggaran sebesar Rp 13,52 triliun.

Namun, Suharyanto menyebutkan bahwa kondisi di Sumatra Barat saat ini lebih baik dibandingkan daerah lainnya. “Namun begitu Sumatera Barat ini kondisinya sudah lebih baik, tapi ada dua kabupaten yang perlu penanganan khusus pak,” ungkapnya.

Tantangan dan Langkah Penanganan

Banjir yang terjadi di wilayah Aceh dan Sumatra tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat sehari-hari. Kerusakan rumah, jalan, dan lahan pertanian menjadi beberapa dampak utama yang harus segera diperbaiki.

Dalam rangka pemulihan, pemerintah dan lembaga terkait seperti Kementerian PUPR telah melakukan koordinasi intensif. Selain itu, diperlukan pendanaan yang cukup besar agar proses perbaikan dapat dilakukan secara efektif dan cepat.

Beberapa daerah masih membutuhkan perhatian khusus, terutama di wilayah yang mengalami kerusakan parah. Dengan adanya anggaran yang besar, diharapkan dapat membantu masyarakat kembali menjalani kehidupan normal setelah bencana.

Kesimpulan

Total dana yang dibutuhkan untuk pemulihan dampak banjir di Aceh dan Sumatra mencapai angka yang sangat besar, yaitu Rp 51,82 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk memperbaiki rumah, jalan, dan fasilitas umum yang rusak. Dengan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan proses pemulihan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak.