Kasus Pencurian Ore Nikel di Konawe: Dugaan Keterlibatan Mantan Kapolda Sultra

Kasus dugaan pencurian ore nikel sebanyak 80 ribu metrik ton di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), telah memicu perhatian publik. Salah satu pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah mantan Kapolda Sultra, Irjen Pol Merdisyam. Dugaan keterlibatan beliau muncul dalam sidang kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pencurian yang melibatkan PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) di Pengadilan Negeri (PN) Kendari.

Perkara ini bermula pada tahun 2020. Budi Yuwono, sebagai pelapor, mengklaim bahwa dirinya adalah pemilik sah atas 100 ribu metrik ton ore nikel berdasarkan putusan dari PN Kendari. Ia menuding PT MBS telah mengambil 80 ribu metrik ton ore nikel tanpa izin. Menurut Budi Yuwono, pengambilan ore nikel tersebut bahkan dikawal oleh anggota Brimob yang lengkap dengan senjata. Surat perintah pengawalan tersebut ditandatangani oleh Kepala Polda Sultra saat itu, yaitu Irjen Pol Merdisyam.

Penjelasan dari Laskar Merah Putih

Sekretaris Jenderal Laskar Merah Putih, Abdul Rachman Thaha, memberikan tanggapan terkait tudingan terhadap Irjen Pol Merdisyam. Menurutnya, tudingan tersebut dinilai terlalu berlebihan. Ia menekankan bahwa dalam proses penegakan hukum, harus ada bukti yang cukup sehingga tidak hanya berdasarkan asumsi semata.

”Yang terbangun kemudian dijadikan isu yang tidak berdasar. Ini sangat berlebihan. Dalam perkara tersebut saya melihat ada kelompok yang mau menggiring isu sehingga seakan-akan Irjen Pol Merdisyam terlibat,” ujar Abdul Rachman Thaha.

Ia menjelaskan bahwa tindakan kapolda tidak mungkin dilakukan secara sengaja melanggar hukum. Ketika terjadi konflik, termasuk terkait ore nikel, wajar bagi pihak perusahaan untuk mengajukan permohonan pengamanan. Menurutnya, setelah melalui proses internal, kapolda mengeluarkan kebijakan sesuai koridor hukum. Polisi, dalam fungsi mereka, berupaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menghindari konflik di lapangan.

”Framing yang digiring seolah-olah Irjen Pol Merdisyam membekingi perusahaan tertentu ini tidak berdasar. Sama saja pembunuhan karakter jatuhnya fitnah,” tambah Abdul Rachman Thaha.

Isu yang Mengancam Karakter Seseorang

Abdul Rachman Thaha juga menyampaikan kekhawatiran terkait banyaknya orang yang dimanfaatkan menjadi buzzer yang merusak karakter seseorang, bahkan sampai keluarga. Ia menegaskan bahwa tidak semua informasi memiliki kebenaran mutlak.

Sidang kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pencurian tersebut digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kendari. Sidang berlangsung pada tanggal 6, 7, dan 8 Oktober. Sidang lanjutan dijadwalkan akan dilaksanakan pada 10 Oktober di PN Kendari. Proses hukum ini akan menjadi momen penting dalam menentukan siapa yang benar-benar terlibat dalam kasus ini.