Reformasi.co.id, Jakarta – Rencana perdamaian yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada akhir September 2025 membuka babak baru dalam diskursus konflik Israel-Palestina. Inisiatif ini berisi 20 butir, mulai dari penghentian perang di Jalur Gaza, pertukaran tawanan, distribusi bantuan kemanusiaan, hingga wacana pelucutan senjata Hamas dan masa depan pemerintahan Gaza. Bagi sebagian kalangan, rencana ini adalah kesempatan menghentikan perang dan mengalirkan bantuan. Namun, bagi pihak lain, ia dipandang sebagai instrumen politik yang dapat melucuti hak-hak mendasar rakyat Palestina.

Dalam pusaran dinamika tersebut, respons Hamas menjadi titik perhatian. Gerakan Perlawanan Islam yang selama ini diposisikan sebagai kekuatan utama di Gaza memilih jalan yang tidak frontal. Alih-alih menolak secara total atau menerima seluruh isi rencana, Hamas mengajukan jawaban selektif: menyambut butir-butir kemanusiaan yang mendesak, sekaligus menunda pembahasan isu-isu strategis dalam kerangka konsensus nasional Palestina. Langkah ini, menurut banyak pengamat, adalah manuver politik yang cerdas, tetapi penuh risiko.

Taktik Respons Hamas

Pertama, pertukaran tawanan. Hamas menyatakan kesediaan membebaskan seluruh tawanan Israel—baik yang masih hidup maupun jenazah—dengan mekanisme pertukaran yang adil. Sebagai kompensasi, Israel diminta melepaskan ribuan tahanan Palestina. Dengan demikian, Hamas memberi Trump “kartu keberhasilan” yang dapat dijual di panggung internasional, tanpa merugikan prinsip dasar Palestina.

Kedua, apresiasi terbatas terhadap Trump. Hamas memuji inisiatif gencatan senjata dan distribusi bantuan yang diusulkan Trump, tetapi tetap berhati-hati agar tidak memberikan legitimasi politik berlebihan. Apresiasi ini lebih bersifat diplomatis ketimbang substantif, dengan tujuan menjaga ruang komunikasi terbuka tanpa mengorbankan sikap ideologis.

Ketiga, melewati jalur Israel. Respons Hamas ditujukan langsung kepada Trump dan para mediator internasional tanpa merujuk kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Publikasi pernyataan Hamas oleh Trump melalui akun medsos pribadinya di platform Truth Social @realDonaldTrump menciptakan preseden diplomatik: AS secara de facto membuka komunikasi dengan Hamas, sesuatu yang selama ini ditolak Israel. Langkah ini membuat Netanyahu berada dalam posisi sulit karena terpinggirkan dari percakapan utama.

Keempat, mengaitkan perang dengan bantuan. Hamas menegaskan bahwa gencatan senjata tidak boleh menjadi jeda kosong, melainkan harus diikuti dengan aliran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Dengan begitu, Hamas menolak skenario lama “berunding di bawah serangan” yang kerap dijalankan Israel, di mana proses negosiasi berjalan di tengah pemboman.

Kelima, menunda isu pelucutan senjata. Rencana Trump menyinggung perlunya Hamas menghancurkan infrastruktur militer dan melucuti persenjataannya. Hamas tidak menyentuh isu ini dalam responsnya. Sebaliknya, mereka menyatakan bahwa persoalan strategis—seperti masa depan Gaza dan hak-hak mendasar rakyat Palestina—hanya dapat dibahas dalam kerangka nasional bersama seluruh faksi Palestina. Dengan demikian, Hamas menghindari jebakan pelucutan sepihak yang berpotensi mengakhiri eksistensi perlawanan bersenjata.

Keenam, opsi teknokrat independen. Hamas menyatakan kesediaan menyerahkan administrasi Gaza kepada sebuah pemerintahan teknokrat yang dibentuk melalui konsensus nasional dan mendapat dukungan negara-negara Arab serta Islam. Langkah ini menegaskan bahwa Hamas tidak berambisi mempertahankan kekuasaan administratif semata, tetapi siap berbagi peran sepanjang hak-hak rakyat Palestina tetap terjamin.

Implikasi Politik

Respons ini mencerminkan strategi dua lapis: mengakomodasi kebutuhan kemanusiaan mendesak sambil mempertahankan posisi tawar politik dan militer. Dari sudut pandang komunikasi politik, Hamas berhasil memosisikan diri sebagai aktor yang bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Gaza, tanpa kehilangan identitasnya sebagai simbol perlawanan.

Namun, strategi ini menyimpan risiko besar. Pertama, ketergantungan pada Amerika Serikat. Sejarah panjang menunjukkan bias Washington yang konsisten memihak Israel. Meskipun Trump menawarkan inisiatif yang terdengar “baru”, Hamas dan rakyat Palestina berpotensi kecewa jika implementasi tidak sesuai janji.

Kedua, ketidakpastian respons Israel. Netanyahu dan koalisinya dikenal keras menolak kompromi yang menyentuh status Hamas. Ada kemungkinan Israel akan mengulur waktu, menunda proses pertukaran, atau membelokkan kesepakatan demi mempertahankan posisi militernya di Gaza.

Ketiga, perpecahan internal Palestina. Respons Hamas yang menyebut perlunya kerangka konsensus nasional memberi sinyal pentingnya kesatuan antar faksi. Namun, perbedaan politik yang selama ini mengakar—antara Hamas, Fatah, dan faksi lain—dapat menghambat realisasi pemerintahan teknokrat independen. Tanpa persatuan, peluang memanfaatkan momentum diplomasi ini akan melemah.

Reaksi Regional dan Internasional

Negara-negara Arab seperti Qatar, Mesir, Yordania, dan Arab Saudi sebelumnya telah mengajukan amandemen terhadap rencana Trump. Mereka mendorong penarikan penuh Israel dari Gaza, pembatasan pasukan internasional hanya di perbatasan, serta penguatan peran Otoritas Palestina di masa depan. Dalam konteks ini, respons Hamas yang menekankan konsensus nasional sejalan dengan upaya negara-negara Arab untuk menjaga legitimasi politik Palestina di kancah internasional.

Di sisi lain, komunitas internasional—terutama Eropa dan PBB—masih menekankan perlunya solusi jangka panjang berupa dua negara. Jika respons Hamas dianggap konstruktif dan realistis, ia dapat membuka peluang keterlibatan lebih luas. Namun, jika dianggap hanya taktik menunda isu pelucutan senjata, maka tekanan diplomatik akan tetap diarahkan pada Hamas.

Ujian di Lapangan

Kecerdikan politik Hamas hanya akan teruji di lapangan. Pertanyaan utamanya adalah apakah Israel akan benar-benar menghentikan agresi, membuka pintu bantuan, dan melaksanakan pertukaran tahanan? Bila tidak, situasi akan kembali pada pola lama: gencatan senjata sementara yang berujung pada eskalasi baru.

Lebih jauh, rakyat Palestina sendiri akan menilai apakah langkah Hamas benar-benar meringankan penderitaan mereka atau hanya manuver politik jangka pendek. Legitimasi Hamas di mata rakyat sangat ditentukan oleh kemampuan menghadirkan hasil nyata: hentinya pemboman, masuknya bantuan, dan jaminan bahwa Gaza tidak akan dikosongkan melalui relokasi paksa.

Manuver politik yang cerdas dan realistis

Respons Hamas terhadap inisiatif Trump dapat dibaca sebagai manuver politik yang cerdas sekaligus realistis. Hamas memilih menerima poin-poin kemanusiaan mendesak, mengapresiasi mediasi internasional secara terbatas, dan menegaskan kembali prinsip-prinsip nasional Palestina. Strategi ini memungkinkan Hamas memperoleh legitimasi sebagai aktor politik yang bertanggung jawab, tanpa kehilangan identitas sebagai gerakan perlawanan.

Namun, masa depan tetap bergantung pada implementasi di lapangan. Jika inisiatif ini dijalankan dengan konsisten dan mendapat dukungan internasional (PBB, Uni Eropa, Rusia, China, OKI, Liga Arab), Gaza berpeluang keluar dari siklus perang berkepanjangan.

Kelompok negara Arab-Islam, baik rakyat dan pemerintah, hendaknya mengadopsi sikap Palestina yang berpegang pada prinsip dasar dan hak-hak sahnya dalam membela tanah dan situs sucinya.

Publik internasional juga harus meningkatkan tekanan berkelanjutan dengan langkah politik, media dan Gerakan rakyat untuk memaksa Israel memenuhi tuntutan sah rakyat Palestina. Dukungan politik, media dan publik kepada perlawanan sangat penting sebagai payung perlindungan hak-hak rakyat Palestina.

Jakarta, 5 Oktober 2025