Anggaran Makan Bergizi Gratis di Papua Tiga Kali Lipat dari Jawa

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Papua tiga kali lipat lebih besar dibandingkan anggaran yang diberikan di Pulau Jawa. Pernyataan ini disampaikannya saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025.

Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya terhadap penerapan program MBG di Papua. Ia juga menanyakan perkembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tersebut. Dadan menjelaskan bahwa total penerima manfaat program MBG mencapai sekitar 750 ribu orang, dengan alokasi dana yang diberikan ke Papua tiga kali lipat dari yang diberikan di Jawa.

Menurut Dadan, alokasi anggaran untuk 750 ribu penerima manfaat di Pulau Jawa sebesar Rp 7,5 triliun. Dengan demikian, anggaran yang akan dialokasikan untuk program MBG di Papua dengan jumlah penerima yang sama adalah sebesar Rp 25 triliun. Angka ini disesuaikan dengan indeks kemahalan yang ada di Papua.

Target 2.500 SPPG di Seluruh Papua

Dadan juga menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional memiliki target untuk membentuk total 2.500 SPPG di seluruh wilayah Papua. “Dengan total penerima manfaat kurang lebih 750 ribu penerima manfaat,” ujarnya.

Saat ini, sudah terbentuk sebanyak 179 SPPG di Papua, dengan rincian sebagai berikut:
* 65 SPPG di Provinsi Papua
* 42 SPPG di Papua Barat
* 8 SPPG di Papua Selatan
* 30 SPPG di Papua Tengah
* 5 SPPG di Papua Pegunungan
* 28 SPPG di Papua Barat Daya

Dadan menyampaikan harapan bahwa pada bulan Maret, semua 2.500 SPPG akan selesai dibangun. Ia mengatakan, “Insya Allah Pak, bulan Maret atau semuanya sudah selesai Pak.”

Minat Investor untuk Membangun SPPG

Dadan mengklaim bahwa saat ini sudah ada 275 investor yang tertarik membangun SPPG dan telah mendaftar di pemerintah daerah. Ia memperkirakan akan ada total 300 investor yang akan membangun SPPG di Papua.

Namun, Presiden Prabowo mengakui bahwa kondisi fisik di Papua tidak mudah untuk bekerja. Oleh karena itu, ia menargetkan selambatnya pada 17 Agustus 2025, semua 2.500 SPPG di Papua harus sudah berdiri dan berproduksi.

“Anda kepala BGN punya rencana Maret sangat bagus, tapi kita berharap 17 Agustus semua SPPG untuk Papua harus sudah bekerja dan sudah berproduksi,” kata Prabowo.