Untuk meredakan ketegangan, negara bagian, yang diperintah oleh Partai Bharatiya Janata pimpinan Modi, menutup sekolah dan perguruan tinggi selama tiga hari.
Kemudian memberlakukan larangan hijab di seluruh negara bagian di kelas, mengatakan “pakaian agama” di sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah “mengganggu kesetaraan, integritas dan hukum dan ketertiban publik.”
Beberapa siswa menyerah dan hadir dengan kepala terbuka. Yang lain menolak dan telah dilarang sekolah selama hampir dua bulan — siswa seperti Ayesha Anwar, seorang anak berusia 18 tahun di Udupi yang telah melewatkan ujian dan tertinggal dari teman-temannya.
“Saya merasa kita dikecewakan oleh semua orang,” kata Anwar saat dikelilingi teman-temannya di kafe yang remang-remang, suaranya nyaris berbisik dari balik kerudung kainnya.
Enam siswa menggugat untuk membatalkan larangan negara, dengan alasan melanggar hak mereka atas pendidikan dan kebebasan beragama. Sebuah pengadilan India pada hari Selasa menguatkan larangan itu, dengan mengatakan bahwa jilbab bukanlah praktik agama yang penting dalam Islam.
Salah satu penggugat tantangan itu adalah Aliya Assadi.
“Saya orang India dan Muslim,” katanya. “Ketika saya melihat ini dari sudut pandang seorang Muslim, saya melihat hijab saya dipertaruhkan, dan sebagai orang India, saya melihat nilai-nilai konstitusional saya telah dilanggar.”
Ada biaya untuk aktivismenya: nasionalis Hindu membocorkan detail pribadinya di media sosial, melepaskan banjir pelecehan dan pelecehan online. Dia kehilangan teman-teman yang menggambarkan tindakannya sebagai fundamentalisme Muslim.
Tapi dia teguh tentang memakai jilbab. Dia pertama kali melakukannya sebagai seorang anak, meniru ibunya, dengan hati-hati mengatur jilbab di depan cermin setiap pagi. Hari ini dia menikmati privasi yang diberikannya dan rasa kebanggaan agama yang disampaikannya: “Itu membuat saya percaya diri.”
Ayesha Imtiaz, siswa lain yang dilarang sekolah, mengatakan bahwa dia memakainya sebagai tanda pengabdian kepada Islam tetapi mengakui bahwa pendapat berbeda-beda bahkan di antara wanita Muslim.
“Banyak teman saya yang tidak berhijab di dalam kelas,” kata Imtiaz, 20 tahun. “Mereka merasa diberdayakan dengan caranya sendiri, dan saya merasa diberdayakan dengan cara saya sendiri.”
Di matanya, larangan tersebut memisahkan perempuan menurut keyakinan dan bertentangan dengan nilai-nilai inti India tentang keragaman.
“Ini Islamofobia,” kata Imtiaz.
Pembatasan hijab telah muncul di tempat lain, termasuk Prancis, yang pada tahun 2004 melarangnya di sekolah. Negara-negara Eropa lainnya telah memberlakukan peraturan untuk ruang publik, biasanya ditujukan untuk pakaian yang lebih tertutup seperti niqab dan burqa. Penggunaan penutup kepala bahkan telah memecah belah sebagian masyarakat Muslim.
Di India, hijab secara historis tidak dilarang atau dibatasi di ruang publik. Wanita mengenakan jilbab adalah hal biasa di seluruh negeri, yang memiliki kebebasan beragama yang diabadikan dalam piagam nasionalnya dengan negara sekuler sebagai landasannya.
Tetapi para kritikus Modi mengatakan India telah terus-menerus menyimpang dari komitmennya terhadap sekularisme dan hari ini sangat retak di sepanjang garis agama. Perdana menteri dan pejabat tinggi Kabinet sering melakukan ritual dan doa Hindu di televisi, mengaburkan batas antara agama dan negara.
Sejak menjabat pada tahun 2014, pemerintah Modi telah mengesahkan sejumlah undang-undang yang oleh para penentangnya disebut anti-Muslim, meskipun partainya menolak tuduhan diskriminatif.
Sementara seruan untuk kekerasan terhadap Muslim telah bergerak dari masyarakat pinggiran menuju arus utama. Kelompok pengawas seperti Human Rights Watch dan Amnesty International telah memperingatkan bahwa serangan dapat meningkat terhadap Muslim, yang secara tidak proporsional terwakili di lingkungan paling miskin di India dan di penjara.
Beberapa sentimen anti-Islam secara khusus menargetkan wanita – baru-baru ini banyak di negara itu marah oleh sebuah situs web yang didirikan untuk menawarkan “lelang” palsu terhadap lebih dari 100 wanita Muslim India terkemuka, termasuk jurnalis, aktivis, artis, dan bintang film. .
Mahasiswa Muslim menuduh bahwa di balik protes tandingan di Karnataka adalah Hindu Jagran Vedike, sebuah kelompok nasionalis yang terkait dengan Rashtriya Swayamsevak Sangh, sebuah organisasi Hindu sayap kanan yang secara ideologis terkait dengan partai politik Modi.
