Skandal Korupsi APBD Perubahan KBB: Aksi Tersembunyi di Balik Pemerintahan
Aroma busuk dugaan korupsi di tubuh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali muncul. Di tengah gelombang kekecewaan publik atas praktik bancakan anggaran, beredar informasi mengejutkan: Sekretaris Daerah (Sekda) berinisial AZ dan oknum anggota legislatif DAM diduga meminta bantuan pengusaha besar untuk menghentikan proses hukum laporan korupsi APBD Perubahan 2024 senilai Rp130 miliar yang sudah masuk ke meja KPK dan Kejati Jawa Barat.
Aktivis antikorupsi Jawa Barat, Agus Satria, menyebut upaya itu bukan sekadar gosip politik, melainkan sinyal kuat adanya persekongkolan tingkat tinggi antara pejabat, politisi, dan pengusaha demi mengamankan kepentingan bersama.
“Ada manuver sistematis untuk meredam kasus korupsi APBD Perubahan KBB. Pengusaha itu diduga menjadi penghubung, menawarkan ‘jaminan’ agar laporan tak ditindaklanjuti KPK dan Kejati. Semua dilakukan dengan rapi dan penuh perhitungan,” tegas Agus Satria, Minggu (5/10/2025).
Manuver Politik dan Birokrasi: Skema Lama Berulang Lagi
Menurut Agus, permainan anggaran ini sudah dimulai sejak proses pembahasan APBD Perubahan. Sejumlah pejabat eselon 2 digeser lewat mutasi besar-besaran untuk membuka ruang bagi orang-orang yang bisa dikendalikan.
“Plt kepala dinas dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dijadikan alat untuk menjalankan perintah politik. Dampaknya, muncul anggaran siluman dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang tak pernah dibahas dalam forum resmi, tapi entah bagaimana bisa muncul saat dokumen dicetak,” ujarnya.
Agus menilai praktik ini bukan lagi soal kesalahan administratif, melainkan bentuk pemalsuan anggaran publik. Pemerintah daerah dianggap menipu Gubernur Jawa Barat dan masyarakat dengan menyelundupkan pos-pos anggaran baru yang tidak sah.
Rotasi Pejabat Disulap Jadi Alat Bersih-Bersih
Ia juga menyoroti rotasi pejabat besar-besaran yang dilakukan beberapa waktu lalu. Di balik alasan penyegaran birokrasi, terselip agenda “pembersihan” terhadap pejabat yang dianggap tidak sejalan dengan skema pengondisian anggaran.
“Beberapa PPK dan kepala bidang yang menolak permainan proyek dicopot dan diganti dengan orang baru yang lebih patuh. Padahal jelas dalam Perpres 16/2018 dan Permendagri 77/2020, PLT tidak boleh mengangkat atau memberhentikan pejabat tanpa dasar hukum. Tapi aturan itu diabaikan begitu saja,” tutur Agus.
Ia menilai Sekda AZ ikut bertanggung jawab karena membiarkan praktik tersebut berjalan di depan mata. “Publik mencium ada pembiaran, bahkan restu terselubung dari level tertinggi birokrasi,” tambahnya.
Inspektorat Bungkam, Bupati Tak Berdaya
Lebih lanjut, Agus menyebut lemahnya fungsi pengawasan internal di lingkungan Pemda KBB menjadi akar masalah utama. Inspektorat Daerah justru memilih diam, sementara Bupati Jeje Ritchie Ismail nyaris tak terdengar suaranya.
“Bupati seperti menonton dari jauh. Entah karena tidak tahu, tidak peduli, atau memang tidak berdaya menghadapi skenario besar ini,” kata Agus.
Agus juga menyebut adanya dugaan proyek aspiratif siluman di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk di rumah sakit daerah. Proyek-proyek itu dikemas seolah aspirasi masyarakat, padahal sejatinya bagian dari bancakan anggaran.
Barang Menumpuk, Layanan Masyarakat Terlantar
Dampak nyata dari praktik korup ini terlihat pada pengadaan alat kesehatan di sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Banyak alat yang menumpuk di gudang karena dibeli tanpa mempertimbangkan kebutuhan pelayanan.
“Ini bukan hanya pemborosan, tapi juga bentuk korupsi terselubung. Uangnya besar, tapi manfaatnya tidak ada. Kepala dinas yang menolak sistem seperti ini justru diparkir dari jabatannya,” ungkapnya.
Desakan Publik dan Ancaman Penindakan
Agus Satria menegaskan, skandal ini bisa menjadi bom waktu bagi Bandung Barat. Jika aparat penegak hukum tak segera bertindak, masyarakat siap turun ke jalan menuntut transparansi dan akuntabilitas.
“Kita tidak mau Bandung Barat kembali tercoreng karena perilaku rakus segelintir elite. KPK dan Kejati Jabar harus bertindak cepat, karena laporan sudah jelas dan buktinya kuat. Jangan sampai kepercayaan publik benar-benar hancur,” ujarnya.
“Pemerintah daerah harus berhenti bermain api dengan uang rakyat. Kalau tidak segera dibenahi, operasi tangkap tangan tinggal menunggu waktu.”