JAKARTA, Aksaraintimes.idSektor perumahan rakyat, yang dikenal sangat rentan terhadap gejolak ekonomi, kini menjadi sorotan utama.
Dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kinerja program andalan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) baru mencapai 237.859 rumah subsidi.
Secara kumulatif, program FLPP yang dikelola BP Tapera sejak tahun 2022 telah mencapai 858.739 rumah dengan total pendanaan Rp 101,3 Triliun.
Meskipun pencapaian perumahan subsidi dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025 di bawah 300.000 unit, tetapi tercatat tumbuh 10,99 persen dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya yang hanya 214.305 unit.
Sementara, secaraTahun berjalanatau periode 1 Januari hingga 20 Oktober 2025 meningkat 22,63 persen menjadi 203.439 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Kinerja ini masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu 350.000 unit. Apakah akan tercapai, mengingat waktu kerja efektif tinggal dua bulan lagi?
BP Tapera sendiri mengakui, angka 237.859 unit dalam satu tahun pemerintahan baru ini memang masih di bawah target tahunan BP Tapera.
Namun, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan optimisme tinggi bahwa target 350.000 unit rumah subsidi untuk akhir tahun 2025 dapat tercapai.
Tren kenaikanangka dua digitIni menjadi indikasi kuat bahwa strategi percepatan yang diterapkan mulai membuahkan hasil,” kata Heru, dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).
Strategi Akselerasi
Optimisme di tengah bayang-bayang perlambatan ekonomi global memaksa BP Tapera menerapkan strategi holistik dengan menyentuh dua sisi mata uangpermintaandanpasokan.
Jumlah Bank Penyalur KPR FLPP ditingkatkan hingga total 41 Bank Penyalur, termasuk penambahan Bank Nobu dan Bank Artha Graha.
Program FLPP dibawa langsung ke masyarakat melalui roadshow di 13 provinsi (termasuk Banten, Aceh, dan Sulawesi Selatan), serta melakukan pemetaan permintaan berdasarkan segmentasi profesi.
Kemudian mendorong pengembang untuk mempercepat penyelesaian unit rumah subsidi.
Selain itu, menerapkan sistem peringkat bagi pengembang berdasarkan penilaian langsung dari MBR.
“Mekanisme ini memastikan kualitas dan akuntabilitas pasokan di pasar, menjamin rumah yang dibangun layak huni,” tambah Heru.
Percepatan ini tidak mengorbankan akurasi target. BP Tapera secara ketat melakukan pemantauan keterhunian.
Hasilnya? Tingkat keterhunian rumah subsidi mencapai 92 persen dari sampel.
Menurut Heru, keberhasilan program FLPP tetap terletak pada fasilitas dasar yang memanjakan MBR, yaitu:
- Uang Muka Rendah (mulai dari 1 persen).
- Bunga Tetap 5 persen hingga pelunasan (Subsidi Bunga).
- Tenor cicilan hingga 20 tahun.
- Ansuran Terjangkau mulai dari Rp 1 Juta-an hingga lunas.