Forum Strategis untuk Memperkuat Pemahaman Masa Depan Energi Nasional
Forum Rembuk Energi & Hilirisasi 2025 yang diadakan oleh Satgas Hilirisasi Nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Republika dan Inisiatif Daulat Energi (IDE) menjadi ajang penting dalam memperkuat pemahaman publik, khususnya generasi muda, mengenai arah kebijakan energi nasional serta agenda hilirisasi sumber daya alam. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah diskusi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran akan pentingnya ketahanan energi.
Ketahanan energi tidak hanya bergantung pada teknologi dan kebijakan, tetapi juga membutuhkan pemahaman mendalam terhadap struktur energi primer Indonesia serta kesiapan talenta muda dalam mengisi kebutuhan industri energi masa depan. Hal ini menjadi fokus utama dari forum tersebut, yang menekankan peran aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas pasokan energi.
Tantangan dalam Konsumsi Minyak Nasional
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyampaikan bahwa hilirisasi merupakan koreksi penting atas pola lama di mana Indonesia sering kali mengekspor bahan mentah dan membeli kembali produk bernilai tinggi dari luar negeri. Ia menjelaskan bahwa tantangan besar saat ini adalah konsumsi minyak nasional yang mencapai 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi domestik hanya sekitar 580–600 ribu barel per hari. Akibatnya, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.
“Ketahanan energi tergantung pada kemampuan mengurangi impor dan memperkuat suplai domestik. Untuk itu, teknologi enhanced oil recovery dan pembukaan 75 WK Migas sangat krusial agar produksi dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyebutkan RUPTL 2025–2034 yang menargetkan penambahan 69,5 GW pembangkit, elektrifikasi 215 ribu rumah tangga pada 2025, serta percepatan adopsi EBT, biodiesel B40 menuju B50, dan pengembangan bioetanol.
Struktur Energi Primer yang Masih Bergantung pada Impor
Dari perspektif ekonomi energi, Wiko Migantoro, Senior Director of Oil, Gas & Petrochemical Danantara Asset Management, menjelaskan bahwa struktur energi primer Indonesia masih bergantung pada impor. Ia menyebutkan bahwa konsumsi energi primer berbasis fosil mencapai 1,7 juta barel per hari, sementara kapasitas kilang nasional hanya sebesar 1,1 juta barel per hari. Oleh karena itu, Indonesia masih membutuhkan impor crude maupun produk BBM.
Untuk LPG, konsumsi nasional mencapai 8 juta metrik ton, yang sebagian besar juga masih diimpor. Menurutnya, hilirisasi energi primer dapat menjadi solusi struktural untuk mengurangi ketergantungan impor melalui optimalisasi solar oversupply akibat program B40, pengembangan ekosistem etanol sebagai pencampur gasoline, serta pemanfaatan DMA sebagai alternatif LPG.
“Rantai nilai energi masa depan menghadirkan peluang inovasi yang besar. Hilirisasi bukan hanya soal pabrik dan kilang, tetapi ekosistem teknologi dan ekonomi hijau yang bisa diisi talenta muda kita,” ujar Wiko.
Peran Industri Negara dalam Hilirisasi
Dari sisi keterlibatan industri negara, Tedi Baratha, Wakil BP BUMN, menekankan bahwa hilirisasi telah menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi. Ia menyebutkan bahwa sejumlah daerah berbasis hilirisasi mencatat pertumbuhan PDRB hingga di atas 10–30 persen, menunjukkan dampak langsung industrialisasi terhadap ekonomi lokal.
Menurutnya, sektor hilirisasi tidak hanya menyerap tenaga kerja teknis tetapi juga melahirkan peluang besar di ekosistem pendukung seperti logistik, jasa, catering, dan berbagai lini usaha UMKM. “Ini kesempatan emas. Hilirisasi adalah sektor yang membuka banyak pintu karier dan peluang wirausaha bagi generasi muda. Kekayaan mineral kita adalah anugerah yang harus dikelola hari ini agar ekonomi tetap tumbuh ketika sumber daya ini habis,” ujar Tedi.
Investasi Jangka Panjang untuk Hilirisasi
Pemerintah juga menempatkan hilirisasi sebagai investasi jangka panjang. Dirjen Migas menegaskan bahwa sebanyak 18 dokumen pra-studi kelayakan proyek hilirisasi dengan nilai investasi Rp 618,13 triliun telah diselesaikan dan diserahkan untuk dikonsolidasikan lebih lanjut melalui Danantara guna menentukan prioritas implementasi.
Agenda tersebut mencakup penguatan rantai pasok energi, pemrosesan mineral strategis, serta pengembangan industri berbasis EBT yang menjadi fondasi daya saing Indonesia menuju ekonomi berkelanjutan. Kebijakan ini sejalan dengan target pemerintah yang mendorong 76% tambahan kapasitas kelistrikan dari EBT, serta meningkatkan investasi dan green jobs dalam dekade mendatang.