Wajo, AksaraINTimes.id – Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. H. M. Nurdin Abdullah, konsisten kembalikan kejayaan Sutra.
Sutra di Sulawesi Selatan telah dikembangkan sejak tahun 80an, khususnya di Kabupaten Wajo dan Soppeng.
Konsistensi Nurdin Abdullah ditunjukkan pada kegiatan yang digelar Focus Grup Disscusi (FGD), dengan tema “Mengembalikan Kejayaan Sutra”. Orang nomor satu di Sulsel ini mengumpulkan stakeholder untuk mendukung peningkatan produksi dan distribusi sutra.
“Bagaimana kita mendorong, program kehutanan sosial ini. Tidak ada alasan bagi kita sutra ini harus mundur ya. Saya kira kita bisa melihat di berbagai negara, sutra menjadi pakaian yang eksklusif,” ujar Nurdin Abdullah saat ditemui di Kantor Bupati Wajo, Selasa (13/8)
.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Direktur Bank Indonesia (BI), Bupati Wajo, Asisten Bupati Soppeng, Kadis Perindustrian Sulsel, Biro Ekonomi Sulsel, Kadis PTSP Sulsel, Kadis Pertanian Sulsel, Polres Wajo, Dandim Wajo, dan Kejari Wajo.
Gubernur menyampaikan, kain sutra sudah menjadi usaha dan kerajinan turun temurun baik masyarakat Wajo maupun Soppeng.
“Saya kira BI juga punya konsep untuk meningkatkan ulat sutra kita, tinggal bagaimana kolaborasi bersama, bagaimana kita mencoba menghadirkan teknologi yang sangat bagus, bagaimana kita melihat cara pewarnaan, dan kita coba melihat apa kendala supaya kita sama-sama support,” jelas alumnus Universitas Hasanuddin Makassar ini.
Menurutnya, kain sutra tak hanya diminati masyarakat Sulawesi Selatan, mancanegara pun demikian.
“Bahkan kemarin Konsulat Jendral Jepang akan mensupport sutra di Wajo dan Soppeng. Mudah-mudahan pertemuan ini mendorong sebuah kesepakatan bersama untuk produksi sutra. Karena ini bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” terangnya.
Jaringan pemasaran sendiri akan dibantu pihak BI, pemerintah kabupaten kota, dan Pemprov Sulsel. Kadis Perindustrian juga menyatakan siap berkolaborasi dengan semua pihak untuk mendorong cita-cita bersama.
Nurdin Abdullah sangat menyayangkan bila keunggulan sutra di Sulsel tidak dikembangkan dan dikawal dengan baik oleh pemerintah daerah. Untuk itu, menurutnya, pengembangan tersebut perlu dikawal dengan serius.(*)
