Kehadiran Itha Karen dalam Presidium Nasional KPI
Kepemimpinan kolektif di tingkat nasional kini mendapatkan penguatan baru dengan hadirnya Itha Karen sebagai Presidium Nasional Kelompok Kepentingan Profesional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Penunjukan ini menandai babak baru bagi KPI dalam memperkuat peran kelompok kepentingan profesional untuk mengintervensi kebijakan publik yang lebih teknis dan berdampak luas.
Itha Karen dinilai akan menjadi jembatan strategis antara gerakan akar rumput dan advokasi kebijakan di tingkat nasional dan global. Dengan latar belakang pengalamannya, ia diharapkan mampu memperkuat posisi KPI dalam upaya mengadvokasi isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, keadilan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.
Mengawal Keadilan Ekonomi dan HAM
Dalam penjelasannya kepada media, Itha menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip Human Rights Due Diligence (HRDD) ke dalam agenda perjuangan perempuan. Melalui pengalamannya sebagai pengurus di INFID, ia berupaya membawa standar internasional hak asasi manusia ke dalam praktik profesional di Indonesia.
“Sebagai presidium nasional dari kelompok kepentingan profesional, peran kami adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan hak-hak perempuan. Kami di Koalisi Perempuan Indonesia akan memastikan bahwa setiap investasi dan kebijakan bisnis di Indonesia tunduk pada prinsip keadilan gender dan penghormatan HAM yang ketat,” ujar Itha.
Interseksionalitas Pembangunan dan Gender
Keterlibatan Itha sebagai pengurus INFID dalam mengawal isu pembangunan nasional memberikan dimensi baru bagi KPI, khususnya dalam memantau alokasi anggaran negara. Ia menyoroti bahwa pemenuhan hak perempuan sangat bergantung pada bagaimana anggaran negara—seperti dana pendidikan dan perlindungan sosial—dikelola secara transparan dan akuntabel.
Ia juga menegaskan bahwa isu iklim bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan masalah ekonomi dan profesional. “Pengalaman kami dalam isu perubahan iklim dan bisnis di tingkat Pasifik akan saya bawa untuk memperkuat posisi tawar perempuan Indonesia dalam menghadapi krisis global,” tambahnya.
Visi Transformasi Sosial
Kehadiran Itha Karen di jajaran Presidium Nasional KPI diharapkan mampu mempercepat transformasi kebijakan yang lebih inklusif. Dengan latar belakang kepemimpinan di organisasi strategis seperti INFID, Itha dipandang mampu mengkonsolidasikan kekuatan intelektual kelompok perempuan profesional untuk memberikan solusi konkret terhadap isu kekerasan berbasis gender dan ketimpangan ekonomi.
“Itha Karen adalah sosok yang tepat untuk mengisi posisi ini. Kemampuannya dalam merumuskan kerangka strategis dan jaringan advokasinya yang luas akan menjadi aset besar bagi Koalisi Perempuan Indonesia dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ungkap salah satu kolega di forum nasional tersebut.
Komitmen untuk Menyuarakan Kepentingan Perempuan
Melalui peran ini, Itha Karen berkomitmen untuk terus menyuarakan kepentingan perempuan dari meja-meja perundingan kebijakan hingga ke wilayah-wilayah pesisir dan komunitas terdampak, memastikan tidak ada satu pun kelompok perempuan yang tertinggal dalam arus pembangunan nasional.