Proses Seleksi Sekda Kabupaten Bekasi
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang telah menerima hasil seleksi untuk jabatan sekretaris daerah (sekda) dan akan mengumumkannya sesuai tahapan yang berlaku. Diketahui bahwa hard copy hasil seleksi dari panitia seleksi sudah diterima, meskipun belum dibuka. Pemilihan sekda disebut akan dilakukan berdasarkan urutan yang disusun oleh panitia seleksi.
Proses seleksi jabatan sekda ini melibatkan tiga pejabat eselon II, yaitu:
* Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Henri Lincoln
Kepala Badan Pendapatan Daerah Iwan Ridwan
Kepala BKPSDM Endin
Ketiganya telah mengikuti rangkaian seleksi yang terdiri dari sedikitnya 12 tahap, mulai dari pendaftaran, tes kompetensi, wawancara hingga pemeriksaan kesehatan. Dua tahapan terakhir adalah pengumuman hasil pada Rabu (19/11/2025) dan pelantikan resmi. Nantinya, hasil yang dirilis berupa peringkat dari ketiga peserta.
Meski memiliki hak prerogatif untuk menetapkan sekda tanpa mempertimbangkan peringkat, Bupati Ade menyampaikan bahwa ia tidak akan menggunakan opsi tersebut. Pemilihan sekda akan mengikuti peringkat yang dibuat oleh panitia seleksi. Seluruh kandidat dianggap memiliki rekam jejak baik dan dianggap sebagai bagian dari timnya.
Kriteria Sekda Definitif
Kriteria sekda definitif ditekankan, yakni kemampuan bekerja cepat, terukur, sesuai aturan, serta berorientasi pada pelayanan publik. Fokus pada perbaikan tata kelola, pembangunan daerah, dan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat menjadi penekanan utama bagi pejabat yang akan terpilih.
Peran Sekda dalam Komunikasi Eksekutif dan Legislatif
Dari sisi legislatif, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Budi Muhammad Mustafa menyoroti pentingnya peran sekda baru dalam memperkuat komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Sekda terpilih diharapkan mampu menjadi penghubung yang efektif antara kebijakan bupati dan kebutuhan DPRD, sekaligus meningkatkan kinerja koordinasi di lingkungan OPD yang selama ini dinilai masih lemah dalam hal komunikasi.
Beberapa OPD disebut masih menunjukkan respons yang minim, termasuk tidak hadirnya pejabat tertentu ketika diundang komisi DPRD tanpa alasan jelas. Sekda baru diharapkan mampu melakukan pembenahan dan memastikan OPD lebih kooperatif.
Pandangan Pengamat Kebijakan Publik
Pengamat Kebijakan Publik dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Hamludin, memberikan pandangan bahwa proses seleksi sekda kerap tidak terlepas dari dinamika politik. Kekuasaan dan kedekatan politik disebut masih menjadi faktor yang memengaruhi proses pemilihan jabatan strategis tersebut. Penilaian objektif dan kemampuan manajerial dianggap sebagai aspek paling penting agar fungsi sekda dalam manajemen pemerintahan daerah dapat berjalan optimal.