Kritik terhadap Menteri Harus Dilakukan oleh Presiden, Bukan Sesama Anggota Kabinet
Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa kritik atau evaluasi terhadap kinerja menteri sejatinya merupakan wewenang presiden. Menurutnya, kesalahan seorang menteri tidak bisa dinilai hanya dari satu peristiwa, melainkan harus dilihat dari akar masalah yang mungkin telah berlangsung bertahun-tahun.
Pernyataan ini disampaikan Hasan Nasbi menyikapi adanya saling sindir antara Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Hal ini terjadi setelah banjir bandang dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Cak Imin mengajak Raja Juli dan Bahlil untuk taubat nasuha. Menurut Hasan Nasbi, saling sindir tersebut dinilai justru mengaburkan inti persoalan dan tidak membantu penyelesaian masalah.
“Kalau saya sih mau menggaris bawahi dua hal yang berhak memperingatkan anggota kabinet itu bossnya kabinet. Bosnya kabinet itu presiden. Hanya presiden yang bisa memberikan peringatan kepada anggota kabinet, baik itu secara tertutup maupun terbuka. Kalau sesama anggota kabinet itu di ruang tertutup,” ujar Hasan Nasbi dalam media sosial TikTok, Minggu (7/12).
Ia menekankan bahwa adu sindiran di ruang publik hanya akan membuat kabinet terlihat tidak solid. Padahal, negara justru membutuhkan kekompakan dalam penanganan bencana.
“Ketika bukan Pak Purbaya yang menyenggol menteri lain, kelihatan enggak kalau kabinet jadi tidak solid? Kan berbalas-balasannya jadi tidak solid. Padahal kita justru sekarang lagi butuh solid-solidnya ini,” tambahnya.
Hasan Nasbi juga mengingatkan bahwa kesalahan dalam penanganan lingkungan maupun banjir tidak bisa langsung ditimpakan kepada satu pihak saja. Terlebih, jika menteri yang disorot baru menjabat sekitar satu tahun.
“Ini bukan kesalahan satu orang dua orang, coba lihat dulu kesalahannya menteri yang bersangkutan? Gara-gara satu kejadian mereka baru jadi menteri satu tahun, bener enggak ini kesalahan mereka?” tegasnya.
“Apakah ini kesalahan kita sudah berpuluh-puluh tahun misalkan. Kita tarik 50 tahun, kita tarik 40 tahun, kita tarik 30 tahun, ini kan yang harus ditelusuri, bener enggak terjadi kesalahan di situ,” lanjutnya.
Karena itu, ia meminta agar kritik diarahkan pada penyelesaian jangka panjang dan bukan pada praktik saling menyalahkan antarmenteri.
“Soal pertobatan nasuha ya ayo taubatan nasuha. Semua kita taubatan nasuha tapi dudukkan perkara pada tempatnya, jangan main jurus pukul rata,” pungkasnya.
Penanganan Bencana Membutuhkan Kolaborasi yang Kuat
Dalam konteks penanganan bencana, kolaborasi antar lembaga dan instansi sangat penting. Setiap menteri memiliki tanggung jawab spesifik, namun kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah yang kompleks.
Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural yang sudah ada sejak lama. Oleh karena itu, solusi yang efektif harus mencakup perbaikan sistemik, bukan hanya respons darurat.
Selain itu, komunikasi yang transparan dan konstruktif antar para menteri juga diperlukan. Dengan saling mendukung dan menjaga kohesi, pemerintah dapat lebih cepat merespons tantangan yang muncul, termasuk dalam situasi darurat.
Peran Presiden dalam Evaluasi Kinerja Menteri
Presiden sebagai pemimpin tertinggi memiliki tanggung jawab untuk memastikan kinerja seluruh anggota kabinet berjalan optimal. Evaluasi kinerja harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan data serta analisis yang mendalam.
Meskipun kritik dari sesama anggota kabinet bisa menjadi bagian dari proses pengembangan diri, namun hal tersebut sebaiknya dilakukan secara internal dan tidak sampai menciptakan ketegangan di luar. Dengan demikian, kabinet tetap dapat bekerja secara harmonis dan efisien.
Kesimpulan
Penanganan bencana dan evaluasi kinerja menteri memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Kritik yang konstruktif harus dilakukan dengan cara yang tepat, yaitu melalui jalur yang benar dan tidak mengganggu kohesi kabinet. Presiden memiliki peran sentral dalam memastikan semua aspek pemerintahan berjalan dengan baik dan terarah.