BANDA ACEH, KOMPAS TV – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan pentingnya perbaikan jalan nasional dan jembatan di Aceh sebagai prioritas utama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan distribusi dan volume bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terdampak bencana.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa optimalisasi jalur darat menjadi kunci dalam penanganan logistik bencana. Sebab, selama ini distribusi bantuan masih didominasi oleh jalur udara yang memiliki keterbatasan kapasitas serta tergantung pada kondisi cuaca.
“Infrastruktur ini sangat krusial karena akan meningkatkan efektivitas distribusi bantuan yang selama ini masih dominan melalui jalur udara,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers di Pusat Informasi dan Media Center Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Sabtu (13/12/2025).
Ia berharap awal minggu depan jalur darat sudah dapat dioptimalkan sehingga tonase bantuan bisa meningkat secara signifikan.
BNPB mencatat sejumlah ruas strategis mulai kembali terhubung. Jalan Nasional Pidie Jaya–Bireuen kini dapat dilalui setelah Jembatan Krueng Meureudu dibuka pada 12 Desember 2025, meski masih dalam tahap perbaikan. Namun, akses Pidie–Aceh Tengah melalui Geumpang–Pameu–Simpang Uning masih terputus.
Kendaraan roda empat baru dapat mencapai Kecamatan Rusip Antara dan belum tembus hingga Takengon akibat tiga jembatan putus dan material longsoran yang masih dibersihkan. Sementara itu, jalur Aceh Tengah–Nagan Raya melalui Lhok Seumot–Jeuram sudah dapat dilalui kendaraan roda dua. Pemerintah menargetkan penimbunan oprit dan badan jalan di ruas tersebut rampung pada 17 Desember 2025.
Akses Gayo Lues–Aceh Tenggara via Kutacane juga masih terputus akibat dua jembatan putus serta longsor dan amblas pada badan jalan. Meski demikian, satu titik kritis di STA 14+400 telah terhubung dan dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
“Perbaikan infrastruktur ini dilakukan secara kolaboratif, melibatkan aparat keamanan, dinas teknis, serta organisasi kemanusiaan, agar distribusi bantuan—mulai dari makanan, obat-obatan, tenda, hingga bahan bakar—dapat menjangkau wilayah terdampak lebih cepat dan aman,” kata Abdul Muhari.
Selain pemulihan infrastruktur, BNPB mendorong percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Penyiapan huntara dilakukan bersamaan dengan penanganan darurat yang masih berlangsung.
Di Sumatra Barat, proses pemulihan telah memasuki tahap awal dengan dimulainya pembangunan huntara di Korong Asam Pulau, Nagari Anduring, Kabupaten Padang Pariaman, untuk 34 kepala keluarga. “Penentuan lokasi tidak boleh tergesa-gesa dan harus melalui kajian matang, terutama dari aspek hidrologis, agar tidak kembali terdampak banjir atau longsor,” kata Abdul Muhari.