Gubernur Sulsel mengakui, perkembangan Pandemi Covid-19 sampai saat ini memang belum mampu ditekan oleh pemerintah.
AksaraINTimes.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), sejak kamis (09/04/2020), mulai membahas rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Rapat itu menghadirkan perwakilan seluruh Forkpimda se-Sulsel. Pembahasan aturan, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2020 dan Permenkes nomor 9 tahun 2020 tersebut, dilaksanakan di Hotel Four Point by Sheraton, Jalan Andi Djemma, Kota Makassar.
Kepada AksaraINTimes.id, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menyampaikan bahwa rapat itu digelar sebagai evaluasi kondisi Sulsel terakhir dan mengkaji hal terkait, apakah Sulsel sudah memenuhi syarat untuk memberlakukan PSBB.
“Beberapa hal lagi kita kaji apakah sudah memenuhi syarat sebagai PSBB. Saya kira tidak mudah langsung kita usulkan, banyak hal yang menjadi persyaratan,” kata Nurdin Abdullah, Jumat (10/4/2020).
Menurut Nurdin, jika dalam PSBB menyebutkan bahwa yang harus dilakukan adalah sekolah atau belajar dari rumah dan bekerja dari rumah, maka Sulsel sebenarnya sudah menerapkan PBB sejak awal. Akan tetapi, dalam pembahasan juga menyebutkan memang ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan di rumah. Lalu soal keramaian, terdapat pengecualian yang memberikan kebebasan bagi tempat-tempat tertentu karena tak bisa ditutup begitu saja, pasar misalnya.
“Oleh karena itu sebagai langkah antisipasi saat ini, sebelum jadi PSBB, itu langkah akhir kita lakukan. Selama masih ada upaya untuk pencegahan, itu dulu kita lakukan,” lanjut Nurdin.
Nurdin Abdullah menyampaikan bahwa program Jaring Pengaman Sosial ini yang paling penting. Kalau hanya memberlakukan PSBB dan tidak memerhatikan jaringan pengaman ini, itu akan jadi masalah. Adapun anggaran untuk jaring pengaman sosial berasal dari APBN dan APBD Provinsi serta kabupaten/kota.
Gubernur Sulsel tersebut mengakui, perkembangan Pandemi Covid-19 sampai saat ini memang belum mampu ditekan oleh pemerintah.
“Sekarang sudah menyebar kemana-mana. Oleh karena itu, strategi kita adalah pertama kita ingin melakukan social distancing secara massif,” ujar Nurdin.
Langkahnya, dengan memanfaatkan jaringan unsur pemerintah hingga ke bawah. Misalnya, pemkot/pemkab sampai jaringan tingkat RT/RW, dari kepolisian punya jaringan sampai Binmas dan sebagainya, TNI dengan Babinsa, serta Danramil. Semua unsur tersebut harus siap bersinergi.
Sosialisasi penggunaan masker juga menjadi perhatian. Demikian juga dengan aktivitas hidup bersih, termasuk dengan hal-hal yang meningkatkan imun.
Penulis: Gunawan Songki
